Seputar Pajak Kendaraan Bermotor

Asuransi Tak ada komentar pada Seputar Pajak Kendaraan Bermotor
pajak kendaraan bermotor

pajak kendaraan bermotor

Untuk Anda yang mempunyai kendaraan bermotor, pasti sudah tidak asing dengan pajak kendaraan bermotor. Untuk objek pajak dari PKB ini sendiri ialah kepemilikan maupun penguasaan kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk berbagai macam jenis jalan contohnya seperti bandara, pelabuhan laut, kehutanan, perkebunan, pertanian, industri, pertambangan, perdagangan, sarana olahraga dan juga rekreasi. Untuk wajib pajak sendiri ialah orang pribadi maupun badan yang mempunyai kendaraan bermotor. Bila wajin pajak ialah badan, maka kewajiban perpajakan akan diwakili oleh pengurus atau pun kuasa hukum.

Pajak yang terutang ialah PKB yang harus di bayar oleh sang wajib pajak di suatu saat di dalam masa pajak atau berada di dalam tahun pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang menyangkut PKB dan di tetapkan pemerintah daerah provinsi tersebut. Di PKB pajak yang terutang ini dikenakan dalam masa pajak 12 bulan secara berturut-turut terhitung dimulai ketika pendaftaran kendaraan, pemungutan PKB ini ialah sebuah satuan dengan pengurusan administrasi kendaraan yang lain. PKB yang terutang di pungut di wilayah provinsi tempat dari kendaraan ini terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang terbatas kendaraan bermotor.

Berdasarkan SPTPD yang di sampaikan wajib pajak, gubernur maupun pejabat yang di tunjuk oleh gubernur dengan menetapkan PKB terutang dengan menerbitkan SKPD atau Surat Ketetapan Pajak Daerah. Bentuk, kualitas, isi dan juga ukuran SKPD yang di tetapkan oleh mentri luar negeri. Di dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutang pajak. Gubernur bisa menerbitkan SKPDKB yang sesuatu dengan SKPDKBT.

Bagaimana tata cara pembayaran serta penagihan?

  • Pembayaran PKB. PKB terutang harus di bayar sekaligus di muka untuk masa 12 bulan. PKB di lunasi selambat-lambatnya 30 hari diterbitkannya SKPD, SKPDKBT, SKPDKB, STPD, surat keputusan pembetulan, keberatan, putusan banding. Jika wajib pajak terlambat melakukan pembayaran akan dikenai sanksi seperti denda sebesar 25% dari pokok pajak, keterlambatan pembayaran hingga melampaui 15 hari setelah keterlambatan, atau setelah jatuh tempo pada surat,
  • Penagihan PKB. Bila pajak terutang tidak dapat di lunasi setelah jatuh tempo, gubernur akan melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak ini dilakukan ke pajak terutang.

Keberatan, banding, penghapusan pajak kendaraan bermotor. Antara lain:

  • Terjadi jika wajib pajak tidak buas terhadap penetapan pajak serta dilakukan oleh Gubernur dan dapat mengajukan keberatan dikarenakan hanya gubernur maupun pejabat yang di tunjuk. Keberatan yang diajukan ialah materi, isi, ketetapan dengan membuat perhitungan wajib pajak,
  • Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh gubernur bisa di sampaikan ke wajib pajak agar bisa dilaksanakan,
  • Berdasarkan permohonan dari wajib pajak, gubernur bisa memberikan keringanan, pengurangan hingga pembebasan PKB.

Leave a comment

Back to Top